BIAK | POST KOTA WEB.ID – Persoalan pendidikan di Tanah Papua kembali menjadi perhatian serius. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Komisi V, Ir. Musa Y. Sombuk, M.Si., MAAPD, menyoroti tingginya angka anak putus sekolah, lemahnya fondasi pendidikan dasar, hingga ketidaksesuaian kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
Dalam keterangan persnya, Jumat (6/11/2026), Musa mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan di Papua. Berdasarkan sejumlah kajian yang disampaikannya, jumlah anak putus sekolah telah mencapai ratusan ribu dan berpotensi meningkat hingga satu juta anak apabila tidak segera ditangani secara serius.
Menurutnya, pendidikan merupakan sektor fundamental yang harus menjadi prioritas utama pembangunan di Papua. Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid I dan II yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program wajib belajar 12 tahun.
Namun, setelah hampir 25 tahun pelaksanaan Otsus, berbagai persoalan pendidikan masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian dan penanganan menyeluruh.
Angka Putus Sekolah dan Lemahnya Fondasi Pendidikan
Musa menjelaskan, berdasarkan berbagai kajian ahli yang dirujuknya, ratusan ribu anak di Papua telah mengalami putus sekolah. Bahkan, terdapat proyeksi bahwa jumlah tersebut berpotensi mencapai satu juta anak dalam waktu mendatang, dengan rata-rata usia anak putus sekolah berada pada kisaran 15 tahun.
Ia menyebutkan, terdapat tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah, yakni keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkelanjutan, serta terbatasnya akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Kondisi tersebut, menurut Musa, menjadi ancaman terhadap pembangunan sumber daya manusia Papua dalam jangka panjang.
“Tidak mungkin seseorang dapat mencapai jenjang pendidikan tinggi jika fondasi pendidikan dasarnya tidak diperbaiki terlebih dahulu,” tegasnya.
Kurikulum Perguruan Tinggi Belum Sepenuhnya Menjawab Kebutuhan Dunia Kerja
Selain persoalan pendidikan dasar dan menengah, Musa juga menyoroti kesenjangan antara dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja atau yang dikenal dengan istilah link and match.
Menurutnya, semakin terbukanya kesempatan bagi anak-anak Papua untuk mengenyam pendidikan tinggi belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan lulusan dalam bersaing dan memenuhi kebutuhan dunia kerja.
Ia menilai, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara materi pembelajaran di perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.
Musa mencontohkan perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semakin bergantung pada pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Karena itu, ia mendorong perguruan tinggi agar melakukan penyesuaian kurikulum, memperkuat keterampilan praktis, serta mempersiapkan mahasiswa dengan kompetensi yang relevan sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja.
“Pendidikan tinggi perlu mengubah strategi agar lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, sehingga dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang diperoleh,” jelasnya.
Perubahan Kurikulum dan Keterbatasan Infrastruktur
Musa juga mempertanyakan efektivitas penerapan kurikulum pendidikan nasional, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.
Menurutnya, perubahan kebijakan dan kurikulum yang kerap terjadi seiring pergantian kepemimpinan di tingkat kementerian berpotensi menimbulkan kebingungan bagi tenaga pendidik maupun satuan pendidikan, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas.
Di Papua, persoalan tersebut semakin kompleks akibat kekurangan tenaga guru, keterbatasan infrastruktur sekolah, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta tingginya biaya penyediaan teknologi pendidikan di wilayah terpencil.
Oleh sebab itu, ia menilai setiap kebijakan pendidikan nasional perlu mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan karakteristik masyarakat Papua agar dapat diterapkan secara efektif.
Usulan Laptop Gratis dan Penguatan Program Gizi Anak
Untuk menjawab tantangan keterbatasan akses teknologi dalam dunia pendidikan, Musa mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan penyediaan laptop gratis bagi para siswa.
Ia mencontohkan praktik di sejumlah negara, seperti India dan Brasil, yang menurutnya dapat menjadi referensi dalam memperluas akses teknologi bagi peserta didik.
Menurutnya, perkembangan sistem pembelajaran saat ini menuntut siswa tidak hanya mengandalkan proses belajar di ruang kelas, tetapi juga memiliki akses terhadap sumber pengetahuan digital.
Penyediaan perangkat teknologi dinilai dapat membantu memperluas kesempatan belajar, terutama bagi anak-anak yang berada di wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan.
Lebih lanjut, Musa menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan di sektor pendidikan. Diperlukan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dengan sektor kesehatan dan penguatan ekonomi keluarga.
Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden, sebagai salah satu upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah.
“Strategi pembangunan tidak boleh sektoral. Kita perlu membuat anak-anak senang berada di sekolah dengan semangat belajar tinggi, didukung oleh orang tua yang memiliki stabilitas ekonomi, serta memastikan perut mereka terisi melalui program gizi agar dapat berkonsentrasi optimal,” ujarnya.
Mendorong Sinergi untuk Masa Depan Pendidikan Papua
Menutup keterangannya, Musa berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat koordinasi serta mengambil langkah konkret dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan di Papua.
Menurutnya, pembenahan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dasar, pemerataan tenaga pendidik, pembangunan infrastruktur sekolah, penyediaan fasilitas teknologi, pemenuhan gizi anak, hingga penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Ia menilai, sinergi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.
Dengan langkah pembenahan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan generasi muda Papua memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik serta mampu mengembangkan potensi dan bersaing di tingkat nasional maupun global.
(Penulis: Tonny)







