BIAK NUMFOR | POST KOTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Papua, Lalita, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi substantif atas penyelenggaraan Festival Budaya Biak-Melanesia 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor, Sabtu (17/10/2026). Dalam diskursus kebudayaan dan pembangunan daerah, Lalita menilai perhelatan akbar ini melampaui sekadar fungsi preservasi tradisi, melainkan bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam diplomasi kultural rumpun Melanesia serta katalisator bagi pergerakan ekonomi kerakyatan di Tanah Papua.

Festival yang diinisiasi sebagai momentum historis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, yang bertindak atas nama Gubernur Papua. Signifikansi event ini tervalidasi secara geopolitik oleh kehadiran delegasi internasional, meliputi Duta Besar Republik Seychelles untuk Indonesia, Nico Barito, serta representasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
Puncak ekspresi kolektif dan kohesi sosial masyarakat pada pembukaan festival ditandai dengan penciptaan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). Rekor tersebut diwujudkan melalui pertunjukan hibrida nyanyian pujian dan orkestra ukulele yang melibatkan 2.026 pelajar se-Kabupaten Biak Numfor, merefleksikan regenerasi dan vitalitas budaya yang terintegrasi.
Dimensi Diplomasi dan Multiplier Effect Ekonomi
Senator Lalita menilai Festival Budaya Biak Melanesia menjadi momentum penting untuk memperkenalkan dan menjaga budaya masyarakat Biak, sekaligus mendorong generasi muda agar terus mengenal dan melestarikan tradisi daerah.

Resiliensi Spiritual dan Harmonisasi Ekologis
Lebih lanjut, Lalita menyoroti dimensi ontologis dan spiritual dari tradisi suku Byak/Biak yang ditampilkan. Atraksi sakral seperti *Apen Beyeren* (ritual berjalan di atas batu membara) dan berbagai parade budaya merefleksikan resiliensi mental, kedalaman spiritual, serta harmonisasi ekologis masyarakat adat dengan lingkungannya.
“Tradisi sakral seperti Apen Beyeren dan Mansorandak adalah warisan Budaya yang mencerminkan kedekatan masyarakat adat Biak dengan alam penciptanya. Ini adalah identitas luhur yang wajib kita jaga dan lestarikan dari generasi ke generasi,” tegas Lalita, S.H., M.H.

Pengawalan Kebijakan dan Sinergitas Anggaran
Sebagai representasi yurisdiksi Papua di parlemen nasional, Lalita menggarisbawahi komitmennya dalam melakukan pengawalan kebijakan (*policy advocacy*). Ia berinisiatif untuk memfasilitasi sinergitas serta dukungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Tujuan strategis dari pengawalan ini adalah untuk memastikan keberlanjutan (*sustainability*) event berskala makro seperti Festival Budaya Biak-Melanesia. “Harapannya, event ini tidak hanya terintegrasi secara permanen dalam agenda prioritas pariwisata nasional, tetapi juga memberikan dampak empiris bagi kesejahteraan masyarakat adat dan penguatan diplomasi budaya Indonesia di kancah global,” pungkas Lalita.
–
Penulis : Anis Rum







