BIAK NUMFOR| POST KOTA – Kekecewaan mendalam menyelimuti masyarakat Distrik Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor. Buntut dari dugaan tindak pidana penggelapan Dana Kampung Orkdori senilai Rp87 juta, massa aksi menggelar protes keras dan nekat memasang palang serta menyegel Kantor Distrik Swandiwe.

Aksi penutupan paksa kantor pemerintahan tingkat distrik ini dipicu oleh indikasi kuat penyimpangan anggaran yang merugikan masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, masyarakat menyoroti dugaan keterlibatan oknum pejabat, mulai dari Kepala Distrik, Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), hingga Kepala Kampung Orkdori berinisial YK.
Masyarakat menilai, oknum pejabat di tingkat distrik dan kampung tersebut telah menyalahgunakan wewenang untuk menggelapkan hak finansial warga. Dana yang sejatinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan kampung, diduga kuat masuk ke kantong pribadi.
Penanggung Jawab Aksi, Colombus Sada, menegaskan bahwa langkah penyegelan kantor ini merupakan wujud perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan. Hal ini disampaikan melalui Festus Sada via pesan singkat WhatsApp, di sela-sela persiapan aksi.
Dalam sebuah rekaman video berdurasi 30 detik yang direkam langsung dari lokasi kejadian, Colombus melontarkan orasi yang membakar semangat massa.

“Berada di tempat ini sejak jam 6 pagi, bukan berarti kami datang mau mencari makan di kantor distrik. Tapi kami datang untuk menuntut hak kami,” tegas Colombus dengan nada tinggi dalam video tersebut.
Ia menambahkan, masyarakat secara spesifik mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor beserta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor untuk segera turun gunung dan hadir langsung di lokasi.
“Kami sedang menunggu, dan kami akan menunggu sampai Pemkab Biak Numfor dan DPRK Biak Numfor tiba di tempat ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, massa aksi secara resmi meminta atensi serius dari Bupati Biak Numfor. Mereka menuntut agar persoalan dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Kampung Orkdori (YK) dan oknum Kepala Distrik ini ditinjau secara menyeluruh dan transparan.
Masyarakat juga mendesak agar sanksi tegas diterapkan berdasarkan peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku. Mereka meminta Bupati Biak Numfor untuk tidak pandang bulu dalam menindak seluruh ASN yang terbukti tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanah, khususnya bagi oknum pejabat di lingkungan Distrik Swandiwe.
Hingga berita ini diturunkan, palang dan spanduk protes masih terpasang kokoh di pintu masuk Kantor Distrik Swandiwe. Masyarakat berikrar akan terus mengawal kasus ini dan menolak membongkar palang sebelum ada kejelasan, pengembalian kerugian negara, serta tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah maupun legislatif.
Penulis : Anis Rum







