BIAK | POST KOTA — Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi institusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan di Ruang Aula Kantor KPU Biak pada Senin, 2 November 2026. Kegiatan strategis ini menjadi momentum penting dalam merumuskan parameter pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berintegritas menjelang tahapan pemilu mendatang.

Agenda yang berlangsung secara komprehensif sejak pukul 10.00 hingga 17.00 Waktu Indonesia Timur (WIT) tersebut menjadi wadah deliberasi publik. Menyusul berakhirnya forum, Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Joey Nikolas Lawalata, memberikan keterangan pers eksklusif di ruang kerjanya pada Senin sore (2/11/2026) pukul 19.55 WIT untuk memaparkan hasil dan substansi diskursus yang telah dibangun.

Sinergitas Lintas Sektor dan Evaluasi Partisipasi

Joey mengungkapkan bahwa FKP ini secara esensial dirancang untuk membuka ruang partisipasi publik guna mengakomodasi masukan, saran, dan perspektif eksternal dari para pemangku kepentingan (stakeholder).

“Kami mengapresiasi tingginya antusiasme dan partisipasi dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum meliputi kepolisian dan kejaksaan, serta perwakilan dari 18 partai politik yang hadir. Meskipun demikian, kami mencatat ketidakhadiran perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Kesbangpol sebagai bahan evaluasi empiris untuk forum selanjutnya,” papar Joey.

Landasan Yuridis dan Formulasi Standar Pelayanan

Lebih lanjut, Joey menegaskan bahwa formulasi Standar Pelayanan KPU Biak Numfor tahun 2026 tidak didasarkan pada asumsi subjektif, melainkan berpijak pada kerangka yuridis yang rigid dan komprehensif. Landasan normatif yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang saat ini tengah dalam proses revisi legislasi.

“Selain itu, penyusunan standar ini juga merujuk pada regulasi teknis seperti PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, dan PKPU Nomor 23 Tahun 2012, yang telah dikaji secara mendalam bersama para peserta,” tambahnya.

Klarifikasi Struktural Terkait Isu Data Pemilih

Dalam diskursus akademis dan administratif di forum, isu mengenai validitas dan manajemen data pemilih menjadi sorotan utama. Menanggapi hal tersebut, Joey memberikan klarifikasi struktural bahwa secara institusional, KPU berposisi sebagai pengguna data ( user), bukan sebagai otoritas produsen data kependudukan.

“Terkait dengan data pemilih, sesungguhnya KPU hanya berposisi sebagai pengguna data. Namun, diskursus dan masukan yang terbangun dalam forum ini tetap merupakan katalisator yang sangat berharga bagi kami dalam menentukan parameter dan standar pelayanan ke depan,” jelas Joey.

Kontinuitas Kolaborasi Menghadapi Pemilu

Mengakhiri keterangannya, Ketua KPU Biak Numfor tersebut menekankan urgensi menjaga kohesi sosial dan jejaring kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap, forum-forum konsultasi publik dapat berlangsung secara berkesinambungan sebagai sarana konsolidasi demokrasi di daerah.

“Harapan fundamental kami adalah seluruh pihak dapat terus bermitra dan memberikan dukungan penuh terhadap setiap tahapan maupun pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, guna memastikan kesuksesan dan integritas pelaksanaan pemilu di masa mendatang,” pungkas Joey.

Penulis: Anis Rum