SORONG | POST KOTA – Polemik tata kelola pendidikan tinggi di wilayah Papua kembali memasuki ranah sengketa hukum. Dugaan maladministrasi dan pelampauan batasan kewenangan (ultra vires) yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah Biak terhadap restrukturisasi internal yayasan pendidikan, berujung pada tindakan yuridis formal.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Arfan, selaku kuasa hukum pihak yayasan, melalui pesan WhatsApp yang diterima redaksi POST KOTA, Sabtu (24/10/2026). Ia memaparkan kronologi yuridis terkait transformasi entitas hukum yayasan yang menaungi berbagai institusi pendidikan strategis di Biak Numfor.

Yayasan yang semula berbadan hukum dengan nomenklatur *Sub Byaki Fyadi*—didirikan oleh Hengki Rumkabu—telah mengalami *dissolution* (pembubaran) secara *de jure* sejak tahun 2011 akibat tidak adanya perpanjangan legalitas akta.

“Secara sistemik kenotariatan dan basis data kementerian, entitas lama telah nonaktif dan terhapus. Oleh karena itu, direkonstruksilah entitas hukum baru dengan nomenklatur Yayasan Percepatan Pembangunan Pendidikan Biak, dengan pendiri yang tetap, yakni Bapak Hengki Rumkabu,” urai Arfan secara akademis dalam keterangannya.

Arfan menegaskan bahwa rekonstruksi tersebut sejatinya merupakan kelanjutan hukum (legal continuity) dan penyesuaian nomenklatur dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, bukan pendirian entitas baru yang berdiri sendiri (stand-alone). Seluruh aset dan liabilitas yayasan lama telah melalui proses likuidasi dan dialihkan secara sah ke entitas baru. Yayasan ini menaungi ekosistem pendidikan yang masif, meliputi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Biak, serta satuan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, dan SMK).

Namun, dalam proses legalisasi dan pengurusan izin operasional, Arfan mengidentifikasi adanya anomali birokrasi. Pihak LLDIKTI Biak diduga melakukan intervensi terhadap ranah privat yayasan, bahkan mengklasifikasikan yayasan baru tersebut sebagai entitas ilegal.

“Tindakan ini merupakan cacat yuridis. Tata kelola internal dan perubahan organ yayasan adalah hak prerogatif yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan, bukan ranah intervensi LLDIKTI. Kewenangan LLDIKTI sejatinya terbatas pada fasilitasi administrasi pendidikan tinggi dan penjaminan mutu akademik, bukan mengintervensi struktur korporasi yayasan,” tegas Arfan.

Akibat dari sikap administratif yang dinilai menghambat ini, proses penerbitan izin operasional bagi unit-unit pendidikan di bawah naungan yayasan mengalami stagnasi. Hal ini secara langsung memperlambat akselerasi pelayanan dan hak konstitusional warga negara atas pendidikan di daerah.

Merespons indikasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan hambatan birokrasi tersebut, Arfan telah menempuh upaya hukum yang terukur. “Kami telah melayangkan surat somasi dan membuat laporan resmi terkait indikasi pelampaufbatasan kewenangan ini kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kami mendesak Kementerian untuk melakukan koreksi administratif dan menegur Kepala LLDIKTI di Biak agar berpedoman pada koridor regulasi yang berlaku, sehingga proses administrasi dapat segera dieksekusi,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi sorotan tajam terkait urgensi reformasi birokrasi dan kepastian hukum di sektor pendidikan. Sinergisitas antarlembaga layanan pemerintah dan entitas pendidikan swasta harus bermuara pada fasilitasi yang konstruktif, bukan pada tafsir regulasi yang justru menghambat investasi dan kemajuan pendidikan di daerah.

–

Penulis: Anis Tonny