BIAK | POST KOTA – Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Elpius Hugi, S.Pd., M.A., secara resmi membuka kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026. Acara tersebut berlangsung di Hotel Nirmala Beach Samau, Biak, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam mendeteksi dan mengantisipasi berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Tujuannya tak lain demi menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.

Membacakan sambutan Gubernur Papua, Elpius Hugi menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah tidak hanya berkutat pada persoalan ekonomi dan infrastruktur, melainkan juga menyangkut stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Menurut Gubernur, dinamika politik, sosial-budaya, hingga pesatnya perkembangan teknologi informasi berpotensi memunculkan ATHG. Jika tidak dideteksi sejak dini, berbagai persoalan ini dapat berujung pada konflik yang merugikan masyarakat luas.
“Menjaga keamanan dan kedamaian Papua bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan, melainkan tanggung jawab kita bersama,” tegas Elpius mengutip pesan Gubernur.
Elpius menjelaskan, FKDM memiliki posisi yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah yang hadir langsung di tengah masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai “mata dan telinga” untuk mendeteksi, mengidentifikasi, serta mengkomunikasikan berbagai potensi persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.
Namun, ia mengingatkan agar FKDM menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
“FKDM bukan wadah untuk mencurigai, mencari kesalahan, ataupun memberikan stigma kepada kelompok masyarakat tertentu. Sebaliknya, FKDM harus menjadi perekat sosial, jembatan komunikasi, dan bagian dari solusi. Setiap informasi yang disampaikan harus berbasis fakta, objektif, dan terverifikasi,” sambungnya.
Dalam arahannya, Gubernur menitipkan lima pesan penting bagi seluruh anggota FKDM. Pertama, meningkatkan kepekaan terhadap situasi lingkungan. Kedua, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, dan unsur terkait. Ketiga, mengedepankan pendekatan persuasif dan kearifan lokal. Keempat, bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dan kelima, menjadikan FKDM sebagai mitra pemerintah yang aktif melalui laporan dan rekomendasi yang konstruktif.
Mengingat karakteristik Kabupaten Biak Numfor sebagai wilayah kepulauan yang majemuk, Gubernur menekankan bahwa pendekatan kewaspadaan dini harus mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan peran tokoh adat, agama, dan masyarakat.
Pelaksanaan tugas FKDM ini juga diharapkan dapat mendukung visi pembangunan Provinsi Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (Papua CERAH).”
“Papua yang cerdas butuh literasi informasi yang baik. Papua yang sejahtera butuh keamanan yang kondusif. Sementara Papua yang harmoni hanya bisa diwujudkan melalui sikap saling menghormati dan toleransi. Kita tidak boleh menunggu sampai konflik terjadi, pencegahan harus dimulai dari kepedulian dan kebersamaan,” pesannya.
Gubernur berharap, kegiatan fasilitasi ini tidak sekadar menjadi forum diskusi seremonial, tetapi mampu menghasilkan pemetaan potensi ATHG serta rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemprov Papua maupun Pemkab Biak Numfor.
Menutup sambutannya, dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Gubernur Papua secara resmi menyatakan kegiatan Fasilitasi FKDM Kabupaten Biak Numfor TA 2026 dibuka.
“Papua tidak dapat dibangun oleh pemerintah semata. Papua akan maju apabila seluruh elemen masyarakat mengambil bagian, bergerak bersama, dan menjaga persaudaraan sebagai kekuatan utama pembangunan,” pungkas Elpius menutup amanat Gubernur.
Penulis: Anis Rum







